01205     2200217   4500001002100000005001500021008004100036020001500077035001900092041000800111082001100119084001700130100002700147245003900174250001000213260003300223300002900256520064900285650003200934650002100966INLIS00000000000677120200508203709200508|||||||||   |   |||   |||| ||ind||  a9790070284  0010-0520006771  aind0 a343.04  a343.04/GRA/A0 aRedaksi Sinara Grafika00aAmandemen Undang-Undang Kepabeanan  aCet.1  aJakartabSinar Grafikac2007  aviii,265p.; 20 cmc20 cm  aUndang-Undang Nomar 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Permasalahan yang kerap yang timbul dalam dunia kepabeanan seperti penyeludupan antar pulau menimbulkan urgensi dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 19995 tentang Kepabeanan.Amandemen ini memberikan kewenangan kepada Ditjen Bea dan Cukai untuk mengawasi perdagangan antar pulau.Di samping itu,dalam Amandemen ini diatur pula ketentuan hukum pidana yang tegas untuk para penyeludup,pelaku praktik perdagangan ilegal,dan oknum pejabat bea dan cukai sendiri yang melakukan penyelewengan dalam melakukan tugasnya. 0aHukum Pajak - Undang-undang 0aHukum Kepabeanan