01857     2200205   4500001002100000005001500021008004100036020001100077035001900088041000800107082001100115084001700126100002200143245015300165260004100318300003000359504001600389520118400405650006201589INLIS00000000000779720200508204120200508|||||||||   |   |||   |||| ||ind||  a312003  0010-0520007797  aind0 a347.03  a347.03/ASR/p0 aA. Muhammad Asrun00aPemerintahan otoriter dan indepedensi peradilan: kajian fenomena keadilan personal dalam peradilan di tingkat Mahkamah Agung (1967-1998) (Disertasi)  aJakartabUniversitas Indonesiac2003  axi,358 hlm.; 29 cmc29 cm  a329-346 hlm  aPenelitian ini dimaksudkan untuk meninjau pengaruh kekuasaan otoriter terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman, dengan menjadikan proses peradilan di tingkat Mahkamah Agung di era pemerintahan Presiden Soeharto dalam kurun waktu antara 1967 sampai 1998 sebagai alat bantu analisis. Kajian ini disandarkan pada analisis hukum dan politik. Segenap peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman dan catatan-catatan selama persidangan di Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembuatan undang-undang yang dimaksud, putusan-putusan Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh MA dijadikan alat analisa untuk menjelaskan permasalahan yang dikaji. Kajian putusan-putusan pengadilan sampai pada tingkat MA diharapkan akan memperkuatkan penjelasan atas pengaruh kekuasaan eksekutif terhadap pelaksanaan proses peradilan, terutama di tingkat MA. Penulis sengaja memilih proses peradilan ditingkat MA sebagai acauan utama penelitian ini, dengan asumsi bahwa praktek peradilan yang berjalan baik harus dihadirkan terlebih dahulu di MA sebelum dilakukan pembenahan terhadap praktek-praktek peradilan yang korup dilingkungan pengadilan bawahan. 0aMahkamah Agung; Independensi Peradilan; Keadilan Personal