Pencarian Artikel
Perpustakaan Mahkamah Konstitusi
Tampung
Login
Registrasi
Home
Browse
PublishYear
Subject
Hukum Tata Negara
2010
Menampilkan
1 - 4
dari
4
hasil (0.25996899604797 detik)
×
Booking Detail
Pilih semua
1
Teori Konstitusi & Negara Demokrasi : Paham Konstitusionalisme Demokrasi Pasca Amandemen UUD 1945 / Nuruddin Hady
Pengarang
Nuruddin
Hady
Penerbitan
Malang : Sekertariat Jenderal MKRI, 2010
Sumber Artikel
Teori Konstitusi & Negara Demokrasi : Paham Konstitusionalisme Demokrasi Pasca Amandemen UUD 1945 / Nuruddin Hady
Konten Digital
Tidak Ada Data
Ketersediaan
0 dari 7 ekslempar
2
Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara / Jimly Asshiddiqie
Pengarang
Jimly
Asshiddiqie
Penerbitan
Jakarta : Sinar Grafika, 2010
Sumber Artikel
Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara / Jimly Asshiddiqie
Konten Digital
Tidak Ada Data
Ketersediaan
0 dari 4 ekslempar
3
Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia : Eksistensi Komisi-Komisi Negara (State Auxiliary Agency) sebagai Organ Negara yang Mandiri dalam Sistem Ketatanegaraan / Lukman Hakim
Pengarang
Lukman
Hakim
Penerbitan
Malang : Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 2010
Sumber Artikel
Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia : Eksistensi Komisi-Komisi Negara (State Auxiliary Agency) sebagai Organ Negara yang Mandiri dalam Sistem Ketatanegaraan / Lukman Hakim
Konten Digital
Tidak Ada Data
Ketersediaan
0 dari 2 ekslempar
4
Hukum Tata Negara : Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia / Soehino
Pengarang
Soehino
Penerbitan
Yogyakarta : BPFE, 2010
Sumber Artikel
Hukum Tata Negara : Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia / Soehino
Konten Digital
Tidak Ada Data
Ketersediaan
0 dari 3 ekslempar
1
Judul yang mirip
Pengarang
Nuruddin Hady
1
Jimly Asshiddiqie
1
Lukman Hakim
1
Soehino
1
Penerbit
Sekertariat Jenderal MKRI,
1
Sinar Grafika,
1
Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang,
1
BPFE,
1
Lokasi Terbit
Malang :
2
Jakarta :
1
Yogyakarta :
1
Tahun terbit
2010
4
Subyek
hukum tata negara
4