02214     2200457   4500001002100000005001500021035002000036007000300056008004100059020001800100082001100118084001700129100002200146245006300168250001100231260003100242300002700273650002300300700001400323520106900337990001001406990001001416990002401426990002601450990002601476990001001502990001001512990002401522990002401546990001001570990001001580990002601590990001001616990001001626990002401636990002601660990001001686990001001696990002401706990002601730INLIS00000000001005920210914020701  a0010-0921000094ta210914                g          0 ind    a9786022986515  a344.01  a344.01 KOE h0 aKoesparmono Irsan1 aHukum tenaga kerja :bsuatu pengantar /cKoesparmono Irsan  aCet. 1  aJakarta :bErlangga,c2016  avii, 242 hlm. ;c25 cm 4aHukum Tenaga Kerja0 aArmansyah  aDalam menelaah tenaga kerja, yang perlu kita perhatikan adalah bukan merekayang sedang bekerja baik untuk diri sendiri maupun dalam hubungan kerja (buruh), melainkan mereka yang mampu bekerja tetapi karena sesuatu hal tidak mendapat pekerjaan, dengan kata lain mereka yang menganggur. Pengangguran ini pertama-tama mendapat perhatian pada tahun 1930, pada waktu Indonesia mengalami krisi ekonomi. Pemerintah pada saat itu berpendirian bahwa soal pengangguran itu seharusnya tidak diurus langsung oleh penguasa tetapi diserahkan kepada prakarsa swasta, terutama karena alasankeuangan. Pengurusan oleh negara menimbulkan hak atas sokongan dan melihat besarnya jumlah pengangguran golongan Indonesia, akan meminta beban yang sangat berat pada keuangan negara pada saat itu. Dengan mencoba menggambarkan masalah hukum ketenagakerjaan Indonesia dalam buku ini, penulis ingin menggugah setiap insan untuk memperhatikan masalah tenaga kerja ini. Kegagalan dalam menangani masalah ketenagakerjaan akan menimbulkan akibat yang sangat bwsar risikonya di kelak kemudian hari.  a26273  a26274  a26272/MKRI-P/V-2017  a26675/MKRI-P/XII-2021  a26675/MKRI-P/XII-2021  a26273  a26274  a26272/MKRI-P/V-2017  a26272/MKRI-P/V-2017  a26273  a26274  a26675/MKRI-P/XII-2021  a26274  a26273  a26272/MKRI-P/V-2017  a26675/MKRI-P/XII-2021  a26273  a26274  a26272/MKRI-P/V-2017  a26675/MKRI-P/XII-2021