01875     2200289   4500001002100000005001500021035002000036007000300056008004100059020002200100082001100122084001700133100001500150245009100165250001100256260003500267300002600302650001000328650002900338520105900367990002601426990002701452990002701479990002601506990002601532990002701558INLIS00000000001027920221101084736  a0010-0122000013ta221101                g          0 ind    a978-602-412-138-9  a342.04  a342.04 SAL h0 aSaldi Isra1 aHukum yang Terabaikan :bCatatan Hukum Dua Tahun Pemerintahan Jokowi -JK /cSaldi Isra  aCet. 1  aJakarta :bKompas Media,c2016  axvi, 184 hlm ;c21 cm 4aHukum 4aPolitik dan Pemerintahan  aApakah pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki perhatian serius terhadap bidang hukum dan penegakan hokum? Pertanyaan ini tidak bisa dilepaskan dari semakin buramnya potret hokum dan penegakan hukum Negeri ini. Padahal, apabila dibaca uraian Nawacita, banyak pihak berharap Jokowi-JK akan melakukan lompatan besar bidang hukum dan penegakan hukum. Akan tetapi, selama dua tahun memerintah, hukum dan penegakan hukum masih tertatih-tatih. Oleh karena itu, sepanjang sisa masa jabatan, Jokowi-JK harus memberikan fokus lebih besar pada masalah hukum dan penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan peta jalan reformasi hukum dan penegakan hukum sehingga mampu menggerakkan semua institusi penegak hokum yang berada di bawah wewenang mereka. Dengan peta jalan itu pula, Presiden mendorong lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung mempercepat pembaruan internal. Tidak kalah pentingnya, dengan peta jalan itu pula masyarakat bisa melacak strategi Presiden mempertahankan eksistensi KPK dalam desain besar pemberantasan korupsi.  a26583/MKRI-P/XII-2021  a265843/MKRI-P/XII-2021  a265843/MKRI-P/XII-2021  a26583/MKRI-P/XII-2021  a26583/MKRI-P/XII-2021  a265843/MKRI-P/XII-2021