01387     2200229   4500001002100000005001500021035002000036007000300056008004100059020002200100082001400122084002000136100001100156245014800167250001100315260003400326300002700360650004400387520067400431990002601105990002601131INLIS00000000001043120220124030420  a0010-0122000165ta220124                g          0 ind    a978-602-1642-97-9  a342.059 8  a342.059 8 ASM k0 aAsmuni1 aKonsep pelaksanaan keputusan tata usaha negara :bpenundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara oleh pengadilan tata usaha negara /cAsmuni  aCet. 1  aMalang :bSetara Press,c2017  axii, 190 hlm. ;c23 cm 4aPeradilan tata usaha negara - Indonesia  aDalam konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terdapat salah satu asas bahwa sebuah KTUN selalu dianggap sah. Hal ini berakibat meski putusan tengah disengketakan atau digugat, tetap saja tidak menunda pelaksanaannya. Buku ini menjawab tiga permasalahan utama yang berakar dari permasalahan tersebut, yaitu pertama, akibat hukum dari dikabulkannya permohonan penundaan pelaksanaan KTUN dikaji dari perspektif filosofis, teoritis ilmu hukum dan perspektif normatif; kedua, mekanisme penundaan keputusan KTUN; dan ketiga, instrumen hukum yang seharusnya digunakan hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengabulkan atau menolak permohonan penundaan pelaksanaan KTUN.  a26842/MKRI-P/XII-2021  a26842/MKRI-P/XII-2021