01256     2200253   4500001002100000005001500021035002000036007000300056008004100059020002200100082001200122084001800134100002700152245013500179250001700314260003400331300002800365650002400393700002000417700002500437520049000462990002500952990002500977INLIS00000000001058020220608121854  a0010-0622000051ta220608                g          0 ind    a978-623-372-125-7  a342.598  a342.598 LUT d0 aLuthfi Widagdo Eddyono1 aDinamika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi :bPolemik Penentuan Ibukota Kabupaten Maybrat /cLuthfi Widagdo Eddyono [et.al]  aed. 1, cet.1  aDepok :bRajawali Pers,c2021  axviii, 174 hlm ;c23 cm 4aMahkamah Konstitusi0 aAlboin Pasaribu0 aMery Christian Putri  aSalah satu hal yang mendasar dari setiap putusan Mahkamah Konstitusi adalah terkait implementasi putusannya. MK memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara konstitusional yang menjadi kewenangan atau kewajiban berdasarkan konstitusi. 
Isi buku ini tidak hanya berkaitan dengan hal yang bersifat teknis pelaksanaan putusan, akan tetapi terkait dengan sosial kultural dan satu kajian lain yang juga sangat menarik yaitu departementalisme yang jarang diteliti.  a26970/MKRI-P/VI-2022  a26935/MKRI-P/VI-2022