01534     2200241   4500001002100000005001500021035002000036007000300056008004100059020001800100082001200118084001900130100002600149245008100175250002000256260004500276300004100321650002400362650002400386520083000410990002601240990002601266INLIS00000000001106520241021093700  a0010-1024000004ta241021                g          0 ind    a9786233727181  a344.043  a344.043  SIL h0 aArtha Debora Silalahi1 aHukum Kedaruratan dan Pandemi Covid-19 di Indonesia /cArtha Debora Silalahi  aEd.1, Cet. ke-1  aDepok :bPT. Rajagrafindo Persada,c2022  axxiii, 210 hlm.; 23 cmeHal. 187-204 4aHukum dan peraturan 4aCovid-19 (Penyakit)  aPandemi Covid-19 telah mengharuskan pemerintah
Indonesia untuk bersikap dan merespons dengan keputusan
yang cepat dan tepat. Salah satu hasil dari respons
pemerintah pada masa awal terjadinya pandemi Covid-19 di
Indonesia dilaksanakan melalui penerbitan produk hukum
peraturan perundang-undangan, yaitu Perppu Nomor 1
Tahun 2020 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 pada masa
periode awal penanganan pandemi Covid-19.
Perppu ini menuai kontroversi berkaitan dengan materi
muatan dan prosedural penerbitan Perppu.
Proses penerbitan hingga pengesahan kedua Perppu
tersebut yang menjadi landasan peninjauan pilihan hukum
kedaruratan pemerintah Indonesia dalam menangani
pandemi Covid-19 dan implikasi pilihan hukum kedaruratan
pemerintah Indonesia terhadap pembentukan produk
hukum Perppu menjadi menarik untuk ditinjau.  a27354/MKRI-P/XII/2023  a27354/MKRI-P/XII/2023