01250     2200229   4500001002100000005001500021035002000036008004100056020001800097041000800115082001100123084001700134100001700151700001800168245007000186260004100256300003500297520060100332650003700933990002500970990002500995INLIS00000000000151520241017112411  a0010-0520001515241017                |          0 ind    a979-414-900-4  aind  a347.59  a347.59 FAT m0 aFatkhurohman0 aDian Aminudin1 aMemahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Indonesia /cFatkhurohman  aBandung :bCitra Aditya Bakti,c2004  aXII, 164 hlm. ; 21 cm ;c21 cm  aDemokrasi dan Konstitusionalisme kini telah disepakati menjadi semangat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Telah disadari pula bahwa untuk mewujudkan dua hal tersebut, haruslah diawali dengan perubahan terhadap konstitusi yang merupakan dasar pijakan bagi negara demokrasi konstituonal.Sebelum dilakukan amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 mengandung banyak kelemahan, salah satunya adalah tidak tersedianya mekanisme Check and Balances, sehingga melumpuhkan konterol Yudisial terhadap pelaksanaan kekuasaan, yang berakibat pada pelaksanaan kekuasaan yang sentralistik dan otoriter. (06275) 4a1. Mahkamah Konstitusi-Indonesia  a01289/MKRI-P/VI-2007  a06275/MKRI-P/VI-2007