01280     2200217   4500001002100000005001500021008004100036020001400077035001900091041000800110082001100118084001700129100002800146245008700174260005800261300002800319500010000347504001800447520057200465650002501037INLIS00000000000025720200508200824200508|||||||||   |   |||   |||| ||ind||  a212612011  0010-0520000257  aind0 a343.04  a343.04/SUD/k0 aH. Sudiarto …[et al.]00aKedudukan pengadilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia: laporan penelitian  aMatarambUniversitas Muhammaddiyah Malang Pressc2005  a100 hlm. ; 30 cmc30 cm  aKerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Mataram  ahlm. 97 - 100  aPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak dan untuk menemukan konsep tentang kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945. Keberadaan pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 berada di luar lingkungan peradilan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan Pengadilan Pajak di luar sistem peradilan yang ada di Indonesia memang membawa konsekwensi untuk dikritisi secara yuridis. 0aPajak dan perpajakan