na INLIS000000000000027 20221110051536 0010-0520000027 221110 | | ind - ind 347.04 347.04 IDA p Ida Syafrida Harahap Pengadilan Tipikor Pasca Putusan MK : Kajian Akademis & Draft RUU Pengadilan Tipikor Baru / Ida Syafrida Harahap Jakarta : MTI, 2007 x, 146 p.; 17 x 24 cm ; 17 x 24 cm Untuk kesekian kalinya, Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang menyulut kontroversi di masyarakat. Putusan MK dalam perkara No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Pengadilan Tipikor adalah contoh mutakhir. Keputusan MK itu disambut pro dan kontra oleh sejumlah kalangan. Sebagian yang kontra berpendapat bahwa keputusan MK itu mengacaukan hukum dan peradilan di Indonesia, dan amat merusak citra MK sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Adnan Buyung Nasution, putusan MK tersebut benar-benar kontradiktif , bahkan sudah diluar logika hukum, karena dengan putusan tersebuut berarti di satu pihak MK mengakui secara eksplisit bahwa keberadaan Pengadilan Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 atau tegasnya inkonstitusional. Namun, dengan keputusan yang sama, MK dengan sadar dan sengaja mengizinkan suatu pelanggaran konstitusi dengan membolehkan Pengadilan Tipikor berjalan terus selama tiga tahun ke depan sampai dibentuknya UU tipikor tersendiri. Pengacara senior itu mempertanyakan, bagaimana mungkin MK yang diberi tugas menjaga dan menjadi benteng tegaknya konstitusi justru bertindak sebaliknya, yaitu dengan sadar dan dengan penuh kesengajaan membiarkan sekaligus memberikan legitimasi terhadap Pengadilan Tipikor yang secara substansif sudah dinyatakan sendiri melanggar UUD 1945. Hak Asasi Manusia 05637/MKRI-P/VII-2008 05636/MKRI-P/VII-2008 05634/MKRI-P/VII-2008 05635/MKRI-P/VII-2008 05634/MKRI-P/VII-2008 05637/MKRI-P/VII-2008 05636/MKRI-P/VII-2008 05635/MKRI-P/VII-2008 05635/MKRI-P/VII-2008 05637/MKRI-P/VII-2008 05636/MKRI-P/VII-2008 05634/MKRI-P/VII-2008