01126     2200205   4500001002100000005001500021008004100036020000600077035001900083041000800102082001200110084001800122100002500140245014200165260002800307300003200335520050500367650001700872650003100889INLIS00000000000031920200508200854200508|||||||||   |   |||   |||| ||ind||  a1  0010-0520000319  aind0 a346.078  a346.078/UMB/U0 aRedaksi Citra Umbara00aUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  aBandungbGrasindoc2008  aiii,247p.; 20,5 cmc20,5 cm  aUndang-undang ini ditetapkan pemerintah dalam rangka mengatasi berbagai kontroversi yang kerap timbul sewaktu Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 tahun 1998 masih diterapkan. Dengan diaturnya ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, diharapkan para hakim pengadilan niaga mampu menjatuhkan putusan atas permohonan pailit secara adil dan bijaksana berdasarkan kepastian hukum sehingga tercipta rasa keadilan yang dapat diterima bersama oleh pihak kreditor dan debitur. 0aHukum Dagang 0aKepailitan - Undang-undang