02001     2200289   4500001002100000005001500021035002000036008004100056020001800097041000800115082001300123084001900136100002100155245006000176250001200236260003000248300003400278504001300312520118800325650004201513990002601555990002601581990002601607990002601633990002601659990002601685INLIS00000000000353620221025023706  a0010-0520003536221025                |          | ind    a979-669-572-3  aind  a330.9598  a330.9598 SUR p0 aSuryadi A. Rajab1 aPraktik Culas Bisnis Gaya orde Baru /cSuryadi A. Rajab  aCet .1.  aJakarta :bLentera,c2005  aIX, 120 hlm. ; 20 cm ;c20 cm  aI. Judul  aSesudah Pak Harto lengser keprabon pada 21 Mei 1998, orang baru berani secara terbuka memprotes perbuatannya menjadikan bumi Indonesia, dengan segenap kekayaan alam yang dikandungnya, sebagai pokok-pokok kemakmuran keluarga dan konco-konconya. Dengan kata lain, rezim Orde Baru penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Meski protes datang bertubi-tubi, terasa sukar membongkar, apalagi mengadili, pelaku KKN, ternyata masih kuat mencengkeram. Banyak orang berupaya menggunting akar KKN. Hasilnya? Tak bisa disebut memuaskan. Di sana-sini praktik KKN masih sering kita llihat. Berbagai urusan di birokrasi pemerintah maupun swasta, masih saja sama seperti dulu. Reformasi ternyata masih sebatas euforia, belum menyentuh masalah yang substansial. Mengapa begitu? Ibarat sumber penyakit, biang KKN belum dibuang jauh dari bumi Indonesia. Itu sebabnya, penyakit bangsa ini belum sembuh-sembuh juga. Dan sumber KKN itu adalah patronase bisnis (business patronage) yang dibangun sistemnya dan dipelihara Orde Baru. Gerakan anti KKN, atau siapapun yang peduli pada harta dan kekayaan negara, seharusnya memahami patronase bisnis yang secara culas dipraktikan oleh kroni Orde Baru. 4aSituasi Dan Kondisi Ekonomi Indonesia  a02979/MKRI-P/III-2006  a02980/MKRI-P/III-2006  a02979/MKRI-P/III-2006  a02980/MKRI-P/III-2006  a02980/MKRI-P/III-2006  a02979/MKRI-P/III-2006