01780     2200229   4500001002100000005001500021008004100036020001800077035001900095041000800114082001100122084001700133100001500150700001600165700001500181245005800196250001100254260002600265300002800291520120300319650002801522INLIS00000000000376420200508202434200508|||||||||   |   |||   |||| ||ind||  a979-1158-05-3  0010-0520003764  aind0 a342.05  a342.05/SIR/L0 aSirajuddin0 aFathurohman0 aZulkarnaen00aLegislatif Drafting : Pelembagaan Metode Partisipatif  aCet.1.  aJakartabKompasc2006  a319 hlm. ; 22 cmc22 cm  aPembentukan peraturan perundang-undangan atau yang sering disebut dengan istilah legislative drafting saat ini telah banyak berubah. Perubahan pedoman pembentukan ini seiring dangan perubahan paradigma politik hukum yang berkembang dewasa ini. Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 2004, yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang kemudian diikuti beberapa perubahan peraturan pelaksananya, telah memberikan perubahan yang cukup fundamental dalam proses pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan. Perubahan mulai dari tata cara penyusunan, sampai pada proses legislasinya yang dilakukan oleh pemerintah dan legislatif. Dalam penyusunan maupun pengusulan sebuah peraturan perundang-undangan selain diusulkan oleh pemerintah dan legislatif, saat ini masyarakat juga berhak berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang baik tidak hanya memuat pasal-pasal aturan yang cenderung represif itu, tetapi harus memenuhi pertimbangan-pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis-empirik dan pembentukannya harus partisipatif. Hal itu dimaksudkan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang responsif dan progresif. 0a1. Legislatif-Indonesia