01867     2200277   4500001002100000005001500021035002000036008004100056020002400097041000800121082001100129084001700140100001800157245007700175250001100252260003700263300003500300504001600335520110600351650001001457650002201467990002401489990002601513990002601539990002401565INLIS00000000000428320221104055847  a0010-0520004283221104                |          | ind    a979 - 3360 - 74 - 7  aind  a347.01  a347.01 BIN p0 aBinsar Gultom1 aPandangan Seorang Hakim :bPenegakan Hukum di Indonesia /cBinsar Gultom  a1st ed  aMedan :bKomnas HAM Press,c2006  aviii, 238 hal ; 24 cm ;c24 cm  aBibliografi  aKomisi yudisial yang berfungsi menjaga keluhuran martabat dunia peradilan, justru semakin merusak wibawa peradilan dengan cara mengusulkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar semua Hakim Agung diseleksi ulang lewat payung hukum peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU). Karena seleksi Hakim Agung belum terleksana, Komisi Yudisial beralih mewacanakan PERPU terhadap berbagai kekurangan Undang-undang Komisi Yudisial. Ini jelas bertentangan dengan UUD 1945, Undang-undang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Mahkamah Agung dan Undang-undang Komisi Yudisial. Akhirnya 31 orang hakim Agung "terpaksa" melakukan uji materiil terhadap Undang-undang Komisi yudisial kepada Mahkamah Konstitusi. Didalam buku ini juga membahas kasus-kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur dan Kasus Tanjung Priok yang diadili di Pengadilan HAM Adhoe Jakarta, hingga Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste membentuk Komisi kebenaran dan persahabatan dalam menyelesaikan secara politik kasus pelanggaran HAM berat timor Timur. Termasuk masalah Tindak Pidana Korupsi, Dinamika Hukum dan Delik Pers. 4aHakim 4aHak Asasi Manusia  a00408/MKRI-P/V-2007  a03881/MKRI-P/VII-2006  a03881/MKRI-P/VII-2006  a00408/MKRI-P/V-2007