02117     2200349   4500001002100000005001500021035002000036008004100056020002200097041000800119082001100127084001700138100001700155245004200172250001100214260003600225300002200261520116100283650002601444990002501470990002501495990002401520990002501544990002501569990002501594990002401619990002501643990002501668990002501693990002401718990002501742INLIS00000000000507320221101050352  a0010-0520005073221101                |          | ind    a978-979-076-405-7  aind  a344.01  a344.01 JON h0 aJoni Bambang1 aHukum Ketenagakerjaan /cJoni Bambang  aCet. 1  aBandung :bPustaka Setia,c2013  a364 hlm. ;c23 cm  aHukum perburuhan atau ketenagakerjaan merupakan bagian dari hukum yang berkenaan dengan aturan hubungan perburuhan, baik bersifat perseorangan maupun kolektif. secara tradisional hukum, hukum perburuhan terfokus pada buruh yang melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan subordinatif (dengan pengusaha/majikan). disiplin hukum ini mencakup persoalan-persoalan, seperti pengaturan hukum atau kesepakatan kerja, hak dan kewajiban bertimbal balik dari buruh atau pekerja atau majikan, penetapan upah, jaminan kerja, kesehatan dan keamanan kerja dalam lingkungan kerja, nondokriminasi, kesepakatan kerja bersama/kolektif, peran serta pekerja, hak mogok, jaminan pendapatan/penghasilan, dan penyelenggaraan jaminan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarga mereka. Buku hukum Ketenagakerjaan ini sangat penting untuk disimak dan uraian-uraiannya karena berkaitan langsung dengan kebutuhan primer mahasiswa ilmu hukum dan masyarakat, terutama para pekerja dan pengusaha yang ingin menambah wawasan hukum ketenagakerjaan sehingga dapat memahami dan melindungi hak-hak para pekerja yang "terkadang" semakin tidak berdaya menghadapi arus dan situasi ekonomi dewasa ini. 4ahukum ketenagakerjaan  a23277/MKRI-P/XI-2014  a23275/MKRI-P/XI-2014  a23599/MKRI-P/I-2015  a23276/MKRI-P/XI-2014  a23275/MKRI-P/XI-2014  a23277/MKRI-P/XI-2014  a23599/MKRI-P/I-2015  a23276/MKRI-P/XI-2014  a23275/MKRI-P/XI-2014  a23277/MKRI-P/XI-2014  a23599/MKRI-P/I-2015  a23276/MKRI-P/XI-2014