01573     2200277   4500001002100000005001500021035002000036008004100056020001500097041000800112082001100120084001700131100001800148245011400166250001100280260003400291300003100325504001100356520079500367650001701162700001601179990002501195990002501220990002501245990002501270INLIS00000000000509520221104125958  a0010-0520005095221104                |          | ind    a9795381792  aind  a345.05  a345.05 HAR k0 aHari Sasangka1 aKomentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) : Buku Pedoman Mahasiswa Dan Praktisi /cHari Sasangka  aCet. 2  aBandung :bMandar Maju,c2003  axiv, 382p.; 21 cm ;c21 cm  ap. 383  aKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang pada kelahirannya disebut sebagai sebuah karya agung, ternyata tidak begitu kenyataannya. Meskipun meski diakui pula bahwa banyak hal yang merupakan kemajuan bila dibanding UNdang-Undang Hukum Acara Pidana yang dipakai sebelumnya yakni Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Hal ini dikarenakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP telah mengedepankanhak azasi manusia. Didalam penerapannya, ternyata KUHP memerlukan banyak sekali pedoman pelaksanaan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), peraturan pemerintah Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Republik Indonesia. Tidak lupa pula berbagai keputusan MAKEHJAPOL ikut mewarnai usaha penyatuan gerak langkah dalam menerapkan KUHAP. 4aHukum Pidana0 aLily Rosita  a09006/MKRI-P/XI-2008  a09007/MKRI-P/XI-2008  a09006/MKRI-P/XI-2008  a09007/MKRI-P/XI-2008