00994     2200205   4500001002100000005001500021008004100036020001500077035001900092041000800111082001200119084001800131100002600149245003900175250001100214260002600225300002500251520050000276650001200776INLIS00000000000051220200508201024200508|||||||||   |   |||   |||| ||ind||  a9790070039  0010-0520000512  aind0 a364.132  a364.132/GRA/H0 aRedaksi Sinar Grafika00aHimpunan Peraturan Tentang Korupsi  aCet. 1  aJakartabAlumnic2007  ax,356p.;20 cmc20 cm  aSeiring dengan desakan dan tuntutan yang kuat dari masyarakat terhadap pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, pemerintah pun telah berupaya keras memberi respon serius, salah satunya deengan membuat landasan hukum baru atau memperbaiki peraturan yang telah ada dalam pemberantasan korupsi. Usaha-usaha tersebut telah dilakukan, misalnya dengan pembentukan sebuah komisi pemberantasan korupsi, pembentukan peradilan korupsi, intruksi percepatan pemberantasan korupsi, dan sebagainya. 0aKorupsi