01802     2200301   4500001002100000005001500021035002000036008004100056020001500097041000800112082001200120084001800132100001800150245006000168250001100228260003300239300003700272504001400309520097600323650002001299650003101319990002501350990002501375990002501400990002501425990002501450990002501475INLIS00000000000514120221111092642  a0010-0520005141221111                |          | ind    a9794140120  aind  a364.132  a364.132 ADA h0 aAdami Chazawi1 aHukum Pembuktian Tindak Pidana korupsi /cAdami Chazawi  aCet. 1  aBandung :bPT. Alumni,c2008  axviii, 318p.; 20,5 cm ;c20,5 cm  ap.319-326  aDari segi rephesif, kesukaran memberantas korupsi terletak pada kesulitan dalam hal membuktikan kejahatan korupsi di sidang pengadilan. Hukum pembuktian konvensional dalam KUHAP yang berpijak pada landasan asas presumption of innocence memang tidak menunjang mempermudah pembuktian perkara korupsi di sidang pengadilan. Karena itu, upaya yang luar biasa di bidang pembuktian perlu dilakukan penyimpangan dari hukum pembuktian umum dengan cara memasukkan ketentuan-ketentuan baru sebagai perkecualian kedalam UU Pemberantasan Korupsi. Salah satu bentuk hukum penyimpangan pembuktian itu adalah memberlakukan sistem pembebanan pembuktian terbalik (omkering van bewijslast)kedalam UU No. 31/1999 yang dirubah dengan UU No. 20 /2001. Dalam buku ini akan diperoleh pengetahuan yang komprehensif tentang usaha memberantas korupsi dengan pembuktian terbalik yang hanya mungkin dijalankan secara baik apabila para praktisi dan pemerhati hukum memahami tentang liku-liku tersebut. 4aHukum - Korupsi 4aHukum - Pembuktian Korupsi  a08024/MKRI-P/XI-2008  a08023/MKRI-P/XI-2008  a08024/MKRI-P/XI-2008  a08023/MKRI-P/XI-2008  a08023/MKRI-P/XI-2008  a08024/MKRI-P/XI-2008