01275     2200241   4500001002100000005001500021035002000036008004100056020001500097041000800112082001100120084001700131100001900148245007500167260003400242300001800276504001500294520064300309650001000952650001900962990002600981990002601007INLIS00000000000578920221104044610  a0010-0520005789221104                |          | ind    a9799746663  aind  a347.03  a347.03 BUD d0 aBudi Syahbudin1 aDibalik Palu MA :bMenundukkan Perdebatan Retroaktif /cBudi Syahbudin  aJakarta :bJossey-Bass,c2006  axii,229p,21cm  ap. 223-229  aApabila kita mau membuka hati untuk melihat besarnya dampak korupsi pada negri ini, asas retroaktif bukanlah merupakan upaya balas dendam. lagi pula, bila secara jeli kita mengamati, tidak ada persoalan dengan pelanggaran asas non-retroaktif dari kewenangan yang diamanatkan undang-undang kepada KPK. secara materiil ukum pidana, korupsi bukanlah kejahatan yang baru ada setelah UU KPK di tetapkan. sementara, secara formil, kewenangan KPK yang termaktub dalam UU NO.30/2002 tentang komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah dapat dianggap melanggar prinsip non retroaktif karena bukanlah perdebatan tentang substansi kejahatan. 4aHukum 4aMahkamah Agung  a05633/MKRI-p/VII-2008  a05633/MKRI-p/VII-2008