01172     2200241   4500001002100000005001500021035002000036008004100056020001800097041000800115082001200123084001800135100001800153245017700171250001100348260003400359300003700393504001500430520039700445650004000842990002400882990002400906INLIS00000000000582320221101051626  a0010-0520005823221101                |          | ind    a9789791712163  aind  a344.046  a344.046 YAN k0 aYance Arizona1 aKarakter Peraturan Daerah Sumberdaya Alam : Kajian Kritis Terhadap Struktur Formal Peraturan Daerah dan Konstruksi Hak Masyarakat Terkait Pengelolaan Hutan /cYance Arizona  acet. 1  aJakarta :bMcGraw Hill,c2008  ax, 128p.;illus.;25 cm. ;c25 cm.  ap. 123-128  aBergulirnya otonomi daerah sejak tahun 1999 meningkatkan gairah politik Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengatur dirinya sendiri. Hal ini terkait dengan perebutan kontrol atas Sumber Daya Alam (SDA) yang sebelumnya tersedot ke pusat karena politik sentralisasi Orde Baru.Instrumen utama yang digunakan Pemda untuk melegalisasi kontrol kekuasaannya atas SDA dilakukan dengan menggunakan Perda. 4aHutan-Pengelolaan- Peraturan Daerah  a12579/MKRI-P/V-2009  a12579/MKRI-P/V-2009