01978     2200289   4500001002100000005001500021035002000036008004100056020001900097041000800116082001000124084001400134100005500148700004300203245009700246260004400343300003000387504001700417520109200434250000601526990002601532990002601558990002601584990002601610990002601636990002601662INLIS00000000000621020221110051520  a0010-0520006210221110                |          | ind    a979-897-0042-1  aind  a363.6  a363.6 PRI0 aPrivatisasi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi0 aMahkamah Konstitusi Republik Indonesia1 aPrivatisasi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi /cMahkamah Konstitusi Republik Indonesia  aJakarta :bRaja Grafindo Persada,c2005  alx , 99 p; 21 cm ;c21 cm  aBibliography  aKebijakan privatisasi yang di terapkan di berbagai negara sbagai salah satu imbas dari fenomena globalisasi yang melanda dunia ini,bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham persero. Dalam hal ini,privatisasi sektor minyak dan gas bumi,sebagai sektor yang dimiliki daya pengaruh besar terhadap hajat hidup orang banyak,berbeda dibanding dengan privatisasi secara langsung terhadap sebuah BUMN di sektor lainnya.Untuk itulah penelitian berupaya menelusuri asal mula perkembangan privatisasi dalam konteks global dengan membandingkan kebijakan tersebut di berbagai negara.Lebih lanjut,dalam laporan ini diulas pula sejarah perekonomian dan privatisasi BUMN di Indonesia,dengan menampilkan perkembangan kebijakan perekonomian Indonesia,serta mendeskripsikan hubungan indonesia dengan lembaga pendonor serta beberapa kasus privatisasi yang telah dilaksanakan. Pada bagian akhir,riset ini berupaya menghadirkan analisa penerapan privatisasi dalam kontruksi peraturan perundang-undangan dan tafsir konstitusi.  a1  a02155/MKRI-P/III-2005  a02156/MKRI-P/III-2005  a02156/MKRI-P/III-2005  a02155/MKRI-P/III-2005  a02155/MKRI-P/III-2005  a02156/MKRI-P/III-2005