01446     2200217   4500001002100000005001500021008004100036020001500077035001900092041000800111082001100119084001700130100002600147245003400173250001000207260002600217300002900243520090800272650001601180650003201196INLIS00000000000676820200508203708200508|||||||||   |   |||   |||| ||ind||  a9790070438  0010-0520006768  aind0 a343.04  a343.04/GRA/A0 aRedaksi Sinar Grafika00aAmandemen Undang-Undang Cukai  aCet.1  aJakartabAlumnic2007  axi,524.;20,5 cmc20,5 cm  aPengenaan cukai perlu ditegaskan batasannya,sehingga dapat memberikan landasan dan kepastian hukum dalam upaya menambah dan memperluas objek cukai dengan tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat. Untuk itu,pemerintah perlu mensahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.Untuk dapat mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari sekror cukai,juga perlu penyempurnaan sistem administrasi pungutan cukai dan peningkatan upaya penegakan hukum(law enforcement)serta penegasan pembinaan pegawai dalam rangka tata pemerintahan yang baik(good governance).Di samping Undang-Undang Nomar 39 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomar 11 Tahun 1995 Tentang cukai,dalam buku ini di kutipkan 3 peraturan pemerintah,1 keputusan presiden,9 peraturan Mentri Keuangan,4 keputusan Mentri Keuangan,5 peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai,12 keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai serta lampirannya. 0aHukum Pajak 0aHukum Pajak - Undang-undang