02371     2200397   4500001002100000005001500021035002000036008004100056020001800097041000800115082000800123084001400131100002300145245010800168250000900276260003000285300002900315504001400344520122400358650001001582990002501592990002501617990002601642990002601668990002501694990002501719990002501744990002601769990002601795990002501821990002501846990002501871990002601896990002601922990002501948INLIS00000000000685420221104025852  a0010-0520006854221104                |          | ind    a9789793925837  aind  a345  a345 BAR m0 aBarda Nawawi Arief1 aMasalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan /cBarda Nawawi Arief  aEd.1  aJakarta :bKencana,c2007  ax, 264p.; 23 cm ;c23 cm  ap.251-253  aBerbagai aspek penegakan hukum yang dibicarakan dalam Buku ini antara lain berkaitan dengan masalah "reformasi hukum dan keadilan", "supremasi hukum", "peranan pendidikan tinggi hukum dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum dan integritas moral/keimanan/keilmuan", "kekuasaan kehakiman yang merdeka dan sistem peradilan pidana terpadu", "mafia peradilan", serta masalah "perlindungan HAM dan korban". Berbagai masalh itu dibahas dalam bagian pertama buku ini, mulai dari Bab I sampai dengan Bab VIII. Masalah kebijakan penanggulangan kejahatan, diungkapkan dalam Bagian kedua buku ini, mulai dari Bab IX sampai dengan Bab XVIII. Uraian diawali dengan tinjauan umum mengenai kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan (Bab IX). Bab-bab berikutnya (Bab X s/d XVIII) menyoroti kebijakan penanggulangan kejahatan/tindak pidana tertentu, khususnya yang berhubungan dengan masalah Lingkungan hidup, pasar modal, korupsi, perlindungan konsumen, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, kejahatan politik, narkoba dan money laundering. Uraian pembahasan lebih difokuskan pada kebijakan yang tertuang dalam berbagai produk perundang-undangan yang berlaku maupun yang ada dalam Rancangan Undang-undang (RUU). 4aHukum  a14245/MKRI-P/XI-2009  a14244/MKRI-P/XI-2009  a08440/MKRI-P/XII-2008  a08439/MKRI-P/XII-2008  a14243/MKRI-P/XI-2009  a14245/MKRI-P/XI-2009  a14244/MKRI-P/XI-2009  a08440/MKRI-P/XII-2008  a08439/MKRI-P/XII-2008  a14243/MKRI-P/XI-2009  a14244/MKRI-P/XI-2009  a14245/MKRI-P/XI-2009  a08440/MKRI-P/XII-2008  a08439/MKRI-P/XII-2008  a14243/MKRI-P/XI-2009