01748     2200289   4500001002100000005001500021035002000036008004100056020001500097041000800112082001100120084001700131100001800148245007100166250001100237260003400248300003600282504001000318520094200328650002301270990002701293990002801320990002801348990002701376990002701403990002801430INLIS00000000000007120221108090054  a0010-0520000071221108                |          | ind    a9794140341  aind  a347.06  a347.06 LIL p0 aLilik Mulyadi1 aPembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi /cLilik Mulyadi  aCet. 1  aBandung :bMandar Maju,c2007  axiii, 288p.; 20,3 cm ;c20,3 cm  ap.289  aSubstansi yang di bahas adalah tentang asas pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi yang memang menjadi bahan perdebatan panjang baik dikalangan teoretis, praktisi, masyarakat dan akademisi hukum pada khususnya. Disadari bahwa hukum pidana khusus berupa pembuktian dalam tindak pidana korupsi merupakan dimensi yang bersifat kompleksitas. Pembahasanya mencakup hal-hal sebagai berikut: * Kajian Teoretis Asas Pembalikan Beban pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam konteks Negara Hukum; * Tinjauan Umum atas konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003; * Implementasi Asas Pembalikan beban Pembuktian dalam Praktik Peradilan perkara tindak Pidana Korupsi di indonesia dihubungkan Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa anti Korupsi 2003; * Kebijakan Legislasi dalam peraturan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Terhadap Pembalikan Beban Pembuktian Pasca konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003. 4aHukum - Pembuktian  a09014 /MKRI-P/ XI-2008  a09015 /MKRI-P / XI-2008  a09015 /MKRI-P / XI-2008  a09014 /MKRI-P/ XI-2008  a09014 /MKRI-P/ XI-2008  a09015 /MKRI-P / XI-2008