01067     2200205   4500001002100000005001500021008004100036020001800077035001900095041000800114082001300122084001900135100004000154245003900194250001300233260003300246300002900279520049500308650005800803INLIS00000000000713120200508203838200508|||||||||   |   |||   |||| ||ind||  a9789790070035  0010-0520007131  aind0 a364.1323  a364.1323/GRA/H0 aDihimpun oleh Redaksi Sinar Grafika00aHimpunan peraturan tentang korupsi  aCet.ke-2  aJakartabSinar Grafikac2008  ax, 356p.; 21 cm.c21 cm.  aSeiring dengan desakan dan tuntutan yang kuat dari masyarakat tehadap pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, pemerintah pun telah berupaya keras memberi respons serius. Salah satunya dengan membuat landasan hukum baru atau memperbaiki peraturan yang telah ada dalam pemberantasan korupsi. Usaha-usaha itu telah dilakukan, misalnya dengan pembentukan sebuah komisi pemberantasan korupsi, pembentukan peradilan korupsi, instruksi percepatan pemberantasan korupsi, dan sebagainya. 0aKorupsi (Dalam politik) - Undang-undang dan peraturan