02133 2200325 4500001002100000005001500021035002000036008004100056020001500097041000800112082001000120084001400130100010400144245013300248260003000381300003200411504001400443520106400457650003101521700003001552990002501582990002501607990002501632990002501657990002501682990002501707990002501732990002501757990002501782INLIS00000000000732520221024102751 a0010-0520007325221024 | | ind  a9792216952 aind a324.6 a324.6 PEM0 aPemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 20041 aPemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004 /cSyamsuddin Haris [editor] aJakarta :bKencana,c2005 axxxi,338p.;23 cm. ;c23 cm. ap.333-336 aFenomena oligarki yang begitu kental dalam proses pencalonan legislatif Pemilu 2004, di satu pihak, merupakan warisan otentik dari struktur otoriter Orde Baru yang mengharamkan partisipasi rakyat dan sebaliknya, menghalalkan mobilisasi oleh negara beserta agen-agennya seperti birokrasi sipil dan militer. Di pihak lain, ketika Soeharto dan oligarki negara ala Orde Baru runtuh, para politisi partai pasca-Soeharto terperangkap ke dalam kecenderungan oligarkis baru melalui partai-partai yang struktur kepemimpinannya merupakan duplikasi dari struktur tradisi sosio-kultural lokal. Akibatnya, kesempatan bagi rakyat untuk menjadi faktor determinan dalam proses politik yang telah dibuka melalui gerakan reformasi acapkali terbelenggu oleh struktur masyarakat yang cenderung patrimonial dan feodalistik. Sementara itu, berbagai instrumen demokratis yang direkayasa untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik pada akhirnya hanya menjadi proforma birokratis yang justru menjustifikasi berulangnya praktik oligarkis dalam kehidupan partai politik. 4aPemilihan Umum - Indonesia0 aSyamsuddin Haris [editor] a13955/MKRI-P/XI-2009 a13956/MKRI-P/XI-2009 a13954/MKRI-P/XI-2009 a13955/MKRI-P/XI-2009 a13956/MKRI-P/XI-2009 a13954/MKRI-P/XI-2009 a13954/MKRI-P/XI-2009 a13955/MKRI-P/XI-2009 a13956/MKRI-P/XI-2009