01594     2200217   4500001002100000005001500021035002000036008003900056020001500095041000800110082001000118084001600128100001600144245013300160260004400293300003400337520089500371650003001266650005401296990002601350INLIS00000000000776920210324014626  a0010-0520007769210324                |          | |    a0606006223  aind  a324.6  a324.6/ADH/p0 aHani Adhani1 aProses penyelesaian sengketa pilkada paska perubahan kedua undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Tesis)  aJakarta :bUniversitas Indonesia,c2009  aviii, 125 hlm; 29 cm ;c29 cm  aPasca amandemen UUD 1945, proses pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui pemilihan langsung. Hal mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah tersebut selanjutnya diatur dalam Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah. Proses penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi tidaklah jauh berbeda dengan penyeslesaian sengketa Mahkamah Agung, adanya tenggat waktu empat belas hari untuk menyelesaikan sengketa tersebut, menyebabkan proses sengketa tersebut hatus dilaksanakan secara cepat dengan acuan yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah hal mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Hal tersebut yang menjadi salah satu pembeda antara proses penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. 4aLocal elections-Indonesia 4aPemilukada-Pemilihan Umum Kepala Daerah-Indonesia  a21202/MKRI-P/VII-2011