01658     2200193   4500001002100000005001500021008004100036020001800077035001900095041000800114082001100122084001700133100001700150245010400167250000900271260002700280300001400307520114300321INLIS00000000000777820200508204116200508|||||||||   |   |||   |||| ||ind||  a9786028986519  0010-0520007778  aind0 a001.01  a001.01/MUL/K0 aDedi Mulyadi00aKebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi  aed.1  aJakartabGramatac2012  aP.xxi+482  aPemilihan umum legislatif dalam perkembangannya diuji oleh berbagai permasalahan pemilu yang sampai sekarang masih belum terselesaikan misalnya akhir-akhir ini salah satu masalah yang terjadi di Kabupaten Sukabumi ada anggota dewan yang dilaporkan ke polisi akibat terindikasi memalsukan ijazah SMA pada waktu pencalonan sebagai anggota legislatif yang sampai sekarang (tahun 2012) tidak terselesaikan mengingat penyelesaian tindak pidana pemilu sesuai UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,cDPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya mempuntai waktu 53 hari atau bersifat limitatif, untuk hal tersebut maka buku ini mencoba memberikan tawaran alternatif dari segi teori pidana pemilu sampai sistem pelaksanaan pidana dan pemidanaan pemilu khususnya Pemilu Legislatif di Indonesia. Buku ini sangat dibutuhkan oleh praktisi hukum, akademisi, para pakar hukum, mahasiswa hukum dan mahasiswa politik, serta masyarakat dalam memahami pidana pemilu legislatif perspektif demokrasi. Di sisi lain buku ini, dapat juga dijadikan bahan rujukan dalam membuat kebijakan legislasi khususnya tentang pidana pemilu di Indonesia.