01867     2200205   4500001002100000005001500021035002000036008003900056020001500095041000800110082001100118084001700129100002000146245012400166260004400290300003700334520119300371650007201564990002501636INLIS00000000000778920210324020959  a0010-0520007789210324                |          | |    a0606017782  aind  a352.35  a352.35/SAN/a0 aYuni Sandrawati1 aAudit pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas di Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI (Tesis)  aJakarta :bUniversitas Indonesia,c2008  aviii, 108 hlm.; 27,5cm ;c27,5cm  aTesis ini mencoba menganalisa pelaksanaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas dengan cara melakukan audit terhadap penerapan kedua prinsip tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masalah utama yang dihadapi dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas di Mahkamah Konstitusi adalah belum adanya SOP dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan, belum adanya unit pengawasan internal yang tetap disertai dengan mekanismenya, serta belum adanya mekanisme reward and punishment. Hal itu menunjukan bahwa pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas di Mahkamah Kostitusi saat ini belum menjadi sistem yang utuh dan tetap, tetapi bersifat sporadis yang didorong oleh faktor kepemimpinan di Mahkamah Konstitusi. Hal itu akan menimbulkan permasalahan karena bergantung kepada figur yang suatu saat tentu akan mengalami pergantian. Maka kami menyarankan untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agenda yang harus segera diselesaikan adalah finalisasi SOP dan perubahan organisasi dan tatalaksana. Hal itu harus dilakukan sejalan dengan penyusunan mekanisme pengawasan, mekanisme penanganan pengaduan, serta mekanisme reward dan punishment. 4aAudit; Transparansi dan akuntabilitas; Transparency; Accountability  a23943/MKRI-P/II-2015