01447     2200217   4500001002100000005001500021008004100036020001500077035001900092041000800111082001100119084001800130100002100148245008800169260004100257300003500298500002500333504001700358520078400375650007001159INLIS00000000000783720200508204128200508|||||||||   |   |||   |||| ||ind||  a8598000175  0010-0520007837  aind0 a320.84  a320.84/ZAN /o0 aZen Zanibar M. Z00aOtonomi Desa dengan acuan khusus pada desa di Propinsi Sumatera Selatan (Disertasi)  aJakartabUniversitas Indonesiac1999  axix, 500 hlm; 21,5 cmc21,5 cm  aIndeks : 484-500 hlm  ahlm. 461-483  aDisertasi ini berisi tentang Otonomi Desa. Dalam masa RI otonomi desa diakui secara konsitusional dalam pasal 18. Dalam perkembangannya otonomi desa mengalami pasang surut. Hal itu disebabkan oleh berbagai pertimbangan, mulai dari desa sebagai titik berat otonomi dengan mengatur desa sebagai daerah otonom. Perbedaan pengaturan dan kewenangan tersebut ternyata dipengaruhi oleh konstelasi politik nasional. Upaya pemerintah pusat menerapkan desentralisasi ternyata mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut mengarahkan pemerintahan untuk menata penyelenggaraan Negara lebih sentralistik.pengaturan desentralisasi dan otonomi desa dalam berbagi UU dalam periode RI secara teoritis sejalan dengan teori desentralisasi statis, tetapi tidak sesuai dengan teori desentralisasi dinamis. 0aLocal government-Indonesia; Villages-Political aspects-Indonesia.