01998     2200325   4500001002100000005001500021035002000036008004100056020001800097041000800115082001400123084002000137100002800157245007400185250001300259260003600272300003500308504001500343520105300358650005001411700001901461990002401480990002401504990002401528990002401552990002401576990002401600990002401624990002401648INLIS00000000000795820221103121146  a0010-0520007958221103                |          | ind    a9789797691806  aind  a346.043 2  a346.043 2 ARI k0 aArie Sukanti Hutagalung1 aKewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan /cArie Sukanti Hutagalung  aCet.ke-2  aJakarta :bRajawali Pers,c2009  axxi, 224 p. ; 21 cm. ;c21 cm.  ap. 213-221  aTerbitnya beberapa peraturan yang terkait dalam bidang pertanahan memunculkan interpretasi yang beragam tentang hal-hal apa saja yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk meluruskan beragamnya interpertasi tersebut, dibutuhkan suatu literasi khusus yang menguraikan secara terperinci kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Hal ini penting karena pelaksanaan sejumlah kewenangan bidang pertanahan tersebut perlu dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang bertautan agar polemik tumpang tindih kewenangan tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, dihadirkanlah buku ini yang bisa dijadikan acuan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, mahasiswa Fakultas Hukum dan Magister Kenotariatan, serta praktisi di bidang hukum agraria karena buku ini tidak hanya menyajikan teori-teori dan rincian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga studi kasus mengenai kewenangan pemerintah dalam bidang pertanahan. 4aLand tenure - Law and legislation - Indonesia0 aMarkus Gunawan  a18164/MKRI-P/X-2010  a18166/MKRI-P/X-2010  a18165/MKRI-P/X-2010  a18163/MKRI-P/X-2010  a18163/MKRI-P/X-2010  a18164/MKRI-P/X-2010  a18166/MKRI-P/X-2010  a18165/MKRI-P/X-2010