01991     2200337   4500001002100000005001500021035002000036008004100056020001500097041000800112082001000120084001600130100002000146245009500166250001400261260004400275300003200319500001200351504001100363520099600374650004401370650004701414990002401461990002401485990002401509990002401533990002401557990002401581990002401605990002401629INLIS00000000000819620221110090650  a0010-0520008196221110                |          | ind    a9793654198  aind  a320.8  a320.8 ROZ p0 aRozali Abdullah1 aPelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung /cRozali Abdullah  aCet. ke-3  aJakarta :bRaja Grafindo Persada,c2010  axi, 383hlm.; 21 cm ;c21 cm  aC3 - C6  ap. 185  aDengan diundangkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 15 oktober 2004, UU No.22 tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam Pelaksanaannya, UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah banyak membawa kemajuan bagi daerah dan juga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain UU No.22 tahun 1999 dalam pelaksanaannya juga telah menimbulkan dampak negatif, antara lain tampilnya kepala daerah sebagai raja-raja kecil di daerah karena luasnya wewenang yang dimiliki, serta tidak jelasnya hubungan hierarkis dengan pemerintahan di atasnya.Di samping itu, dengan dimilikinya wewenang yang luas dalam pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah, terbuka peluang untuk tumbuhnya KKN di daerah-daerah, baik di kalangan eksekutif maupun di kalangan legislatif. Hal negatif lain yang muncul adalah praktik money politik yang terjadi dalam pilkada atau LPJ dari kepala daerah, sengketa antardaerah, baik sengketa kewenangan maupun sengketa perbatasan. 4aLocal government - Autonomy - Indonesia 4aDecentralization in government - Indonesia  a17679/MKRI-P/X-2010  a17680/MKRI-P/X-2010  a17682/MKRI-P/X-2010  a17681/MKRI-P/X-2010  a17679/MKRI-P/X-2010  a17680/MKRI-P/X-2010  a17682/MKRI-P/X-2010  a17681/MKRI-P/X-2010