na INLIS000000000008196 20221110090650 0010-0520008196 221110 | | ind 9793654198 ind 320.8 320.8 ROZ p Rozali Abdullah Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung / Rozali Abdullah Cet. ke-3 Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010 xi, 383hlm.; 21 cm ; 21 cm C3 - C6 p. 185 Dengan diundangkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 15 oktober 2004, UU No.22 tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam Pelaksanaannya, UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah banyak membawa kemajuan bagi daerah dan juga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain UU No.22 tahun 1999 dalam pelaksanaannya juga telah menimbulkan dampak negatif, antara lain tampilnya kepala daerah sebagai raja-raja kecil di daerah karena luasnya wewenang yang dimiliki, serta tidak jelasnya hubungan hierarkis dengan pemerintahan di atasnya.Di samping itu, dengan dimilikinya wewenang yang luas dalam pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah, terbuka peluang untuk tumbuhnya KKN di daerah-daerah, baik di kalangan eksekutif maupun di kalangan legislatif. Hal negatif lain yang muncul adalah praktik money politik yang terjadi dalam pilkada atau LPJ dari kepala daerah, sengketa antardaerah, baik sengketa kewenangan maupun sengketa perbatasan. Local government - Autonomy - Indonesia Decentralization in government - Indonesia 17679/MKRI-P/X-2010 17680/MKRI-P/X-2010 17682/MKRI-P/X-2010 17681/MKRI-P/X-2010 17679/MKRI-P/X-2010 17680/MKRI-P/X-2010 17682/MKRI-P/X-2010 17681/MKRI-P/X-2010