01456 2200205 4500001002100000005001500021008004100036020001400077035001900091041000800110082001100118084001700129100003700146245014100183260004500324300003300369504001900402520079600421650003301217INLIS00000000000008220200508200656200508||||||||| | ||| |||| ||ind|| a131124634 0010-0520000082 aind0 a343.01 a343.01/SUH/K0 aJohannes Suhardjana … [et al.]00aKonstitusionalitas dari kebijakan penentuan keadaan bahaya (suatu kajian terhadap Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945): laporan penelitian aPurwokertobUniversitas Islam Riauc2007 avii, 155 hlm. ; 30 cmc30 cm ahlm. 153 - 155 aNegara konstitusional adalah negara yang berdasarkan konstitusi, dimana fungsi konstitusional adalah untuk memberlakukan suatu sistem hukum yang dasar-dasarnya diatur dalam suatu konstitusi dan dalam jaman modern ini konstitusi tertulis sehingga ada kepastian hukum yang diketahui baik oleh penguasa maupun rakyatnya. Wewenang yang dimiliki oleh penguasa harus diartikan wewenang dalam pengertian publik. Dalam negara konstitusional selalu ada pengawal konstitusi, di Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi, yang mempunyai wewenang yaitu dapat menguji peraturan setingkat undang-undang dan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Penentu keadaan bahaya dilakukan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi dalam negara kesatuan dimana syarat dan akibatnya dilakukan dengan undang-undang. 0aUndang-undang keadaan bahaya