01892     2200241   4500001002100000005001500021035002000036020001800056041000800074082001000082084001600092100002000108700001600128700001000144700003500154245008000189260003600269300003400305504001500339520122900354008004101583990002601624INLIS00000000000897020221024104343  a0010-0520008970  a9789791805728  aind  a323.4  a323.4 SUP p0 aSupriyanto Abdi0 aEko Riyanto0 aImran0 aYahya Ahmad Zein Mirza Al Fath1 aPotret pemenuhan hak atas pendidikan dan perumahan /cSupriyanto Abdi et.al  aYogyakarta :bPademangan,c2009  axvi, 369 hlm.; 21 cm ;c21 cm  ap. 365-369  aBuku ini secara eksplisit maupun implisit mengajak para pembaca melihat dan menilai sejauh mana pemerintah pengemban kekuasaan negara telah berupaya memenuhi kewajibannya, untuk secara bertahap namun segera, merealisasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat. Terdapat dua indikator utama yang diperlukan untuk melihat kesungguhan usaha pemerintah itu, yakni komitmen dan taraf kekuatan sumber daya finansialnya. Namun dalam hubungan ini perlu diingat, bahwa sesungguhnya dalam persoalan hak-hak ekonomi sosial dan budaya yang asasi bagi rakyat itu, kewajiban pemerintah bukanlah mengerahkan sumber daya untuk sepenuhnya memberikan melainkan hanya untuk membangun infrastruktur publik. Dana anggaran tidak untuk diobral dan dibagikan cuma-cuma melainkan untuk membangun infrastruktur, sedemikian rupa agar warga masyarakat secara bebas mendapatkan peluang yang luas berkat terbangunnya insfrastruktur yang baik itu untuk berusaha memperoleh kesejahteraannya. Maka yang menjadi persolan disini ialah kewajiban dan komitmen pejabat pemerintahan, tidak untuk berzakat-zakat melainkan untuk membangun infrastruktur yang memudahkan rakyat dalam usaha-usaha mereka yang bebas dan mandiri, tatkala mengupayakan kesejahteraannya.221024                |          | ind    a22723/MKRI-P/III-2013