01359     2200241   4500001002100000005001500021035002000036008004100056020002200097041000800119082001200127084001800139100002000157245009900177260003400276300002900310504001500339520067300354650002001027650002001047990002501067990002501092INLIS00000000000909720221102084649  a0010-0520009097221102                |          | ind    a978-602-97839-2-6  aind  a343.093  a343.093 PUJ d0 aPuji Rianto dkk1 aDominasi TV swasta (Nasional) : Tergerusnya keberagaman isi dan Kepemilikan /cPuji Rianto dkk  aYogyakarta :bpr2media,c2012  aXVIII 357p.;21cm ;c21cm  ap. 270-273  aSistem penyiaran yang demokratis menjamin terciptanya diversity of content dan juga diversity of ownership. Di negara yang menganut sistem demokratis tersebut, kepemilikan lembaga penyiaran swasta dibatasi. Saat ini, sistem penyiaran Indonesia mengarah ke sistem sentralis dimana kepemilikan lembaga penyiaran swasta terpusat oleh beberapa kelompok saja. Undang-undang penyiaran yang ada yaitu Nomor 32 tahun 2010 tampaknya sudah semakin jauh dari semangat asalnya menjunjung demokratisasi penyiaran. Sistem penyiaran yang ada saat ini tidak lagi memihak kepentingan publik. Oleh sebab itu, banyak pihak yang melakukan revisi terhadap undang-undang penyiaran tersebut. 4ahukum penyiaran 4amedia penyiaran  a22860/MKRI-P/VI-2014  a22860/MKRI-P/VI-2014