01273     2200229   4500001002100000005001500021008004100036020001800077035001900095041000800114082001400122084002000136100001600156245005200172250000900224260003400233300001200267520062500279650007300904650002500977650004101002INLIS00000000000925220200508204721200508|||||||||   |   |||   |||| ||ind||  a9789799864789  0010-0520009252  aind0 a342.59803  a342.59803/PIE/p0 aJohn Pieris00aPembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI  aed.1  aJakartabIntan Cendekiac2007  aP.v+304  aFungsi konstitusi dalam membatasi kekuasaan Presiden bukan merupakan pemikiran baru, karena selain memang merupakan fungsi utama konstitusi, beberapa kajian sebelumnya juga telah mengupas masalah ini secara luas. Dalam hubungan ini, penulis mengemukakan suatu pemikiran baru, bahwa konstitusi tidak saja berfungsi membatasi kekuasaan Presiden, tetapi juga bagaimana semestinya kekuasaan Presiden itu diatur secara tepat, tegas dan jelas di dalam konstitusi, sehingga walaupun kekuasaan Presiden dibatasi, tetapi konstitusi juga dapat mengatur, bahwa kewenangan yang dimiliki Presiden adalah kewenangan yang proporsional. 0aIndonesia. Undang-Undang Dasar (1945); Executive power – Indonesia 0aPresidents-Indonesia 0aConstitutional amendments-Indonesia.