01635     2200301   4500001002100000005001500021035002000036008004100056020001800097041000800115082001000123084001600133100002700149245004600176250001000222260004400232300002800276504001700304520083200321650001601153650001401169990002501183990002501208990002501233990002501258990002501283990002501308INLIS00000000000931020221013011848  a0010-0520009310221013                |          | ind    a9786027985209  aind  a174.3  a174.3 WIL k0 aWildan Suyuthi Mustofa1 aKode Etik Hakim /cWildan Suyuthi Mustofa  a2 ed.  aJakarta :bKencana Prenada Media,c2013  axviii, 336 p. ;c23 cm.  ap. 319 - 333  aDalam rangka menegakkan aturan hukum dan sistem peradilan, diperlukan suatu institusi kekuasaan kehakiman (judicatice power). Institusi kehakiman ini bertugas untuk menegakkan dan mengawasi peraturan perundang-undangan yang berlaku (ius constitutum), berdasarkan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sejauh mana prinsip peradilan ini berjalan dengan baik, tolak ukurnya dapat dilihat dari kemandirian institusi peradilan tersebut dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di dalam menegakkan sistem hukum dan keadilan; maupun dari aturan perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan mengenai kode etik dalam profesi hukum yang dituangkan dalam aturan yang bersifat normatif, tertulis, dan memiliki kekuatan hukum (hukum positif). 4aEtika hakim 4aKode Etik  a24279/MKRI-P/VI-2016  a24277/MKRI-P/VI-2016  a24278/MKRI-P/VI-2016  a24280/MKRI-P/VI-2016  a24281/MKRI-P/VI-2016  a24282/MKRI-P/VI-2016