02746     2200349   4500001002100000005001500021035002000036008004100056020002200097041000800119082001100127084001700138100001500155245007700170260003600247300002600283504002600309520173500335650002202070990002602092990002602118990002502144990002502169990002502194990002502219990002502244990002602269990002602295990002502321990002502346990002502371INLIS00000000000934220221103095702  a0010-0520009342221103                |          | ind    a978-979-333-069-3  aind  a342.02  a342.02 MOH p0 aMoh Mahfud1 aPerdebatan Hukum Tata Negara :bPasca Amandemen Konstitusi /cMoh Mahfud  aJakarta :bRajawali Pers,c2007  axx, 259 hlm. ;c23 cm  aBibliografi: hlm. 247  aBuku ini merupakan kumpulan tulisan penulis yang dipilih berdasarkan konstruksi pemikiran penulis mengenai isu-isu Hukum Tata Negara setelah perubahan UUD 1945. Berbagai masalah yang muncul pasca amandemen itulah yang merangsang penulis untuk menerbitkan buku ini sebagai respons atas respons dan sebagai analisis atas hasil analisis terhadap masalah-masalah ketatanegaraan yang baru serta masalah-masalah yang mungkin muncul sebagai konsekuensinya. Buku ini terkonstruksi dalam rangkaian logis tentang Hukum Tata Negara, mulai dari dasar filosofi sampai pada strukturisasi dan problema dalam implementasinya. Pada bagian pertama dijelaskan tentang posisi Pancasila sebagai dasar negara yang tidak boleh diamandemen karena, sebagai bagian dari Pembukaan UUD 1945, ia harus menjadi dasar dan sistem hukum nasional. Selanjutnya pada bagian dua disajikan secara panjang lebar mengenai alas an-alasan perubahan UUD 1945 yang disertai dengan penegasan kesahan perubahan tersebut ditinjau dari aspek yuridis, historis, filosofis, dan politis. Bagian ketiga mengupas masalah checks and balances dan hubungan sipil-militer, bagian keempat mengupas berbagai masalah yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara baru, dan bagian kelima yang membedah dengan cukup mendalam mengenai sistem pemilihan Presiden/ Wakil Presiden secara langsung. Kemudian bagian keenam membahas masalah penegakan hukum yang mengalami kendala berat terutama dalam upaya pemberantasan korupsi. Bagian ketujuh membahas tentang ketahanan nasional serta aspek hukumnya. Pada bagian terakhir ini dikupas pula mengenai sebuah isu HTN, yaitu pemberlakuan Hukum Islam di dalam Negara Indonesia yang merupakan religious nation state. 4aHukum Tata Negara  a05672/MKRI-P/VII-2008  a05671/MKRI-P/VII-2008  a21508/MKRI-P/XI-2011  a21509/MKRI-P/XI-2011  a24322/MKRI-P/VI-2016  a24324/MKRI-P/VI-2016  a21508/MKRI-P/XI-2011  a05672/MKRI-P/VII-2008  a05671/MKRI-P/VII-2008  a21509/MKRI-P/XI-2011  a24322/MKRI-P/VI-2016  a24324/MKRI-P/VI-2016