01934     2200241   4500001002100000005001500021035002000036008004100056020001500097041000800112082001200120084001800132100002300150245004500173260002900218300003300247520125600280650004101536650003901577990002501616990002501641990002601666INLIS00000000000944620240704115034  a0010-0520009446240704                |          | ind    a9794140236  aind  a342.598  a342.598/SRI/p0 aH.R. Sri Soemantri1 aProsedur dan Sistem Perubahan Konstitusi  aBandung :bAlumni,c2006  axx, 482 hlm.; 21 cm ;c21 cm  aBuku ini merupakan tulisan yang diangkat dari disertasi penulis dalam Ilmu Hukum pada Universitas Padjadjaran Tahun 1978. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Pasal 37 UUD 1945. Dalam usaha untuk mendapat data tersebut tulisan ini melakukan pembahasan tentang: 1) sejarah penyusunan dan penetapan UUD 1945; 2) prosedur serta sistem perubahan Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang dianut dan dijalankan menurut Konstitusi Belanda, Konstitusi Amerika dan Konstitusi Sovyet; 3) Prosedur serta sistem perubahan undang-undang dasar menurut Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 serta kemungkinan-kemungkinannya; 3) aspek politik yang berhubungan dengan perubahan undang-undang dasar; 4) Kedudukan MPR dalam menjalankan wewenangnya seperti tercantum dalam Pasal 37 UUD 1945. Hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa: 1) prosedur serta sistem perubahan konstitusi yang terdapat dalam UUD 1945 harus merupakan perwujudan dari dua hal, yaitu pertama, menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia, dan yang kedua, memungkinkan adanya perubahan dan 2) Persyaratan seperti tercantum dalam Pasal; 37 UUD 1945 belum meliputi prosedur serta sistem perubahan konstitusi yang seharusnya ada. 4aConstitutional amendments-Indonesia. 4aUndang-Undang Dasar 1945-Perubahan  a22060/MKRI-P/XI-2011  a22061/MKRI-P/XI-2011  a22058/MKRI-P/XII/2023