01969     2200265   4500001002100000005001500021035002000036008004100056020002100097041000800118082001300126084001900139100002000158245011100178260003400289300003200323500002600355504001700381520119300398650001301591650002401604990002501628990002501653990002501678INLIS00000000000950620221109013014  a0010-0520009506221109                |          | ind    a9799786021642115  aind  a342.5980  a342.5980 MAR p0 aMargarito Kamis1 aPembatasan Kekuasaan Presiden :bPergeseran Kekuasaan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945 /cMargarito Kamis  aMalang :bSetara Press,c2014  ax, 292 hlm.; 23 cm ;c23 cm  aIndeks : hlm. 257-262  ahlm. 263-280  aPergeseran-pergeseran kekuasaan presiden yang dihasilkan dari UUD 1945 setelah diubah, mengakibatkan pergeseran alokasi dan ruang lingkup kekuasaan presiden serta hubungannya dengan lembaga lain. Untuk mengetahui seberapa besar kekuasaan Presiden yang telah dibatasi atau yang tersisa setelah perubahan UUD, harus didesign sebuah dasar pikiran dengan perkiraan asumtif. Dasar pemikiran hubungan kekuasaan Presiden dan dampak yang ditimbulkannya. Wujudnya adalah: 1) Pembatasan kekuasaan Presiden harus diukur dari perubahannya terhadap total kekuasaannya; 2) Kekuasaan (kewenangan) pemerintahan pada tulisan ini dibatasi pada tujuh jenis kekuasaan (kewenangan), yang sebelum perubahan UUD 1945 dipegang oleh Presiden. Tujuan lain dari penelitian ini adalah mendemonstrasikan gagasan di balik rumusan pasal dan konsep dalam UUD 1945 setelah diamandemen. Hal ini dimaksudkan untuk mengenali corak perdebatan, pertukaran gagasan, dan kompromi-kompromi terutama dari PAH III dan PAH I, yang diberikan tugas oleh MPR untuk menyiapkan rancangan perubahan UUD ini.Untuk melengkapi tujuan tersebut, penelitian ini menampilkan original intent dibalik semua gagasan yang dilembagakan dalam UUD ini. 4aPresiden 4aKekuasaan eksekutif  a25591/MKRI-P/II-2017  a25590/MKRI-P/II-2017  a25589/MKRI-P/II-2017