02335     2200361   4500001002100000005001500021035002000036008004100056020001800097041000800115082001100123084001700134100002000151245008800171250001100259260003400270300003400304504001700338520126700355650005101622990002501673990002501698990002501723990002501748990002501773990002501798990002501823990002501848990002501873990002501898990002501923990002501948INLIS00000000000951320221102091949  a0010-0520009513221102                |          | ind    a9786021642696  aind  a344.01  a344.01 IKH h0 aIkhwan Fahrojih1 aHukum Perburuhan :bKonsepsi, Sejarah dan Jaminan Konstitusional /cIkhwan Fahrojih  aCet. 1  aMalang :bSetara Press,c2016  axii, 126 hlm.; 21 cm ;c21 cm  ahlm. 122-125  aEra Reformasi, yang ditandai lengsernya rezim Soeharto, mengawali babak baru tentang Indonesia yang lebih berciri negara hukum modern yakni negara yang melindungi hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasar pada undang-undang dan peradilan konstitusi. Pun dalam perlindungan tenaga kerja, pemerintah dan DPR mewujudkannya dengan diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Semua itu untuk melindungi buruh dari eksploitasi tenaga pekerja oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan sebagai pengakuan atas hak dan kewajiban pekerja. Buku ini termasuk buku pengantar hukum perburuhan yang cukup lengkap. Penulis memulainya dari pembahasan tentang konsepsi dasar hukum perburuhan, kedudukan hukum perburuhan dalam sistem hukum Indonesia, politik hukum perburuhan di era reformasi. Kemudian mengupas tuntas perlindungan hukum hak-hak buruh dalam peraturan perundang-undangan sampai pada pelaksanaan jaminan perlindungan hukum hak-hak buruh berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 dan terakhir rekomendasi perbaikan kebiijakan perburuhan. Sehingga buku ini sangat layak untuk dibaca oleh para dosen, mahasiswa ataupun pegiat sosial yang memiliki konsentrsi terhadap isu-isu perburuhan. 4aKetenagakerjaan -- Undang-undang dan peraturan  a25489/MKRI-P/II-2017  a25490/MKRI-P/II-2017  a25491/MKRI-P/II-2017  a25488/MKRI-P/II-2017  a25488/MKRI-P/II-2017  a25489/MKRI-P/II-2017  a25490/MKRI-P/II-2017  a25491/MKRI-P/II-2017  a25489/MKRI-P/II-2017  a25490/MKRI-P/II-2017  a25491/MKRI-P/II-2017  a25488/MKRI-P/II-2017