01502     2200301   4500001002100000005001500021035002000036007000300056008004100059020002200100082001500122084002100137100001200158245008300170250001100253260003400264300002800298650001400326520078000340990001001120990001001130990001001140990001001150990001001160990001001170990001001180990001001190INLIS00000000000997420221108050014  a0010-0921000009ta221108                g          0 ind    a978-602-1642-08-5  a341.485 98  a341.485 98 ERF p0 aErfandi1 aParlimentary threshold dan HAM dalam hukum tata negara di Indonesia /cErfandi  aCet. 1  aMalang :bSetara Press,c2014  axvii, 167 hlm. ;c23 cm 4aHak asasi  apemberlakuan parliamentary threshold dalam kontek penegakan HAM dari perspektif hukum tatanegara indonesia memang mengalami perdebatan yang cukup alot. pro kontrol tentang parliamenter threshold termasuk menyepakati bagaimana memberlakukan kursi yang di peroleh parpol yang tidak lolos PT seringkali sebateble bahkan sempat di lakukan uji materi karena di anggap pasal 208 uu no 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR , DPD dan DPRD adalah inkonstitusional bahkan yang memberatkan partai politik serta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara bertingkat di tingkat nasional provinsi dan kabupaten atau kota untuk di ikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR ,DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota  a25544  a25541  a25542  a25543  a25544  a25541  a25542  a25543