Cite This        Tampung        Export Record
Judul Konsep hukum tata kelola perikanan : perlindungan hukum industri perikanan dari penanaman modal asing di Indonesia / Ramlan
Pengarang Ramlan
EDISI Cet. 1
Penerbitan Malang : Setara Press, 2015
Deskripsi Fisik xiv, 268 hlm. ;23 cm
ISBN 978-602-1642-46-7
Subjek Hukum
Perikanan
Abstrak Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki pantai terpanjang di dunia, dengan garis pantai lebih 104.000 km dan terdiri dari sekitar 17.504 buah pulau yang tersebar di sekitar garis khatulistiwa, serta memiliki luas total 7.827.087 km², dengan luas wilayah laut dan pesisir mencapai ¾ (tiga perempat) wilayah Indonesia (5,8 juta km²). Luas wilayah perairan yang 5,8 juta km² tersebut, terdiri atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) 2,7 juta km², perairan kepulauan 2,8 juta km², dan wilayah laut 0,3 juta km². Sementara itu, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang ? (dua pertiga) wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat, dengan luas perairan 5,8 juta km² kaya akan sumber daya laut dan ikan berlimpah. Sumber daya ikan yang berlimpah menjadi modal utama industri perikanan di Indonesia. Namun ketersediaan unit pengolahan ikan yang tersebar di hampir seluruh Indonesia dan ketersediaan sumber daya perikanan yang cukup besar belum optimal dimanfaatkan. Berlimpahnya sumberdaya ternyata tidak diikuti oleh adanya konsep hukum tata kelola industri perikanan yang terjadi di Indonesia. Sehingga praktik illegal fishing terjadi sangat massif. Buku ini memberikan suatu desain tentang konsep tata kelola sektor perikanan, baik dari sisi industrinya, perlindungan warga negara, dan bergeraknya investasi asing yang semakin menekan terjadi di sektor perikanan Indonesia.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000025318 338.3 RAM k Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000025319 338.3 RAM k Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000025320 338.3 RAM k Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000025317 338.3 RAM k Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000010208
005 20211104022837
007 ta
008 211104################g##########0#ind##
020 # # $a 978-602-1642-46-7
035 # # $a 0010-1121000003
082 # # $a 338.3
084 # # $a 338.3 RAM k
100 0 # $a Ramlan
245 1 # $a Konsep hukum tata kelola perikanan : $b perlindungan hukum industri perikanan dari penanaman modal asing di Indonesia /$c Ramlan
250 # # $a Cet. 1
260 # # $a Malang :$b Setara Press,$c 2015
300 # # $a xiv, 268 hlm. ; $c 23 cm
520 # # $a Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki pantai terpanjang di dunia, dengan garis pantai lebih 104.000 km dan terdiri dari sekitar 17.504 buah pulau yang tersebar di sekitar garis khatulistiwa, serta memiliki luas total 7.827.087 km², dengan luas wilayah laut dan pesisir mencapai ¾ (tiga perempat) wilayah Indonesia (5,8 juta km²). Luas wilayah perairan yang 5,8 juta km² tersebut, terdiri atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) 2,7 juta km², perairan kepulauan 2,8 juta km², dan wilayah laut 0,3 juta km². Sementara itu, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang ? (dua pertiga) wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat, dengan luas perairan 5,8 juta km² kaya akan sumber daya laut dan ikan berlimpah. Sumber daya ikan yang berlimpah menjadi modal utama industri perikanan di Indonesia. Namun ketersediaan unit pengolahan ikan yang tersebar di hampir seluruh Indonesia dan ketersediaan sumber daya perikanan yang cukup besar belum optimal dimanfaatkan. Berlimpahnya sumberdaya ternyata tidak diikuti oleh adanya konsep hukum tata kelola industri perikanan yang terjadi di Indonesia. Sehingga praktik illegal fishing terjadi sangat massif. Buku ini memberikan suatu desain tentang konsep tata kelola sektor perikanan, baik dari sisi industrinya, perlindungan warga negara, dan bergeraknya investasi asing yang semakin menekan terjadi di sektor perikanan Indonesia.
650 # 4 $a Hukum
650 # 4 $a Perikanan
990 # # $a 25317/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25317/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25317/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25317/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25317/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25318/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25318/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25318/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25318/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25318/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25319/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25319/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25319/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25319/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25319/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25320/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25320/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25320/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25320/MKRI-P/II-2017
990 # # $a 25320/MKRI-P/II-2017
Content Unduh katalog