Cite This        Tampung        Export Record
Judul Politik hukum agraria / Achmad Sodiki
Pengarang Achmad Sodiki
EDISI Cet. 1
Penerbitan Jakarta : Konstitusi Press, 2013
Deskripsi Fisik xxxiv, 310 hlm. ;21 cm
ISBN 978-602-79950-2-4
Subjek Hukum Agraria
Abstrak Buku karya Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. berjudul "Politik Hukum Agraria' ini berisi pasang surut politik agraria di Indonesia. Penulis meninjau masalah dan sengketa agraria tidak hanya yuridis-normatif, tetapi banyak menukik hal-hal yang sifatnya filosofis, sosiologis dan teoritis, sehingga penyelesaian persoalan agrarian yang ditawarkan tidak menjauh dari keadilan masyarakat. Tidak hanya solusi perubahan peraturan, penulis banyak memberikan rambu-rambu pelaksana undang-undang (termasuk hakim) agar tidak keluar dari konstitusi dan amanat Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000026658 346.044 ACH p Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Dipinjam
00000026659 346.044 ACH p Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000010318
005 20220113104716
007 ta
008 220113################g##########0#ind##
020 # # $a 978-602-79950-2-4
035 # # $a 0010-0122000052
082 # # $a 346.044
084 # # $a 346.044 ACH p
100 0 # $a Achmad Sodiki
245 1 # $a Politik hukum agraria /$c Achmad Sodiki
250 # # $a Cet. 1
260 # # $a Jakarta :$b Konstitusi Press,$c 2013
300 # # $a xxxiv, 310 hlm. ; $c 21 cm
520 # # $a Buku karya Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. berjudul "Politik Hukum Agraria' ini berisi pasang surut politik agraria di Indonesia. Penulis meninjau masalah dan sengketa agraria tidak hanya yuridis-normatif, tetapi banyak menukik hal-hal yang sifatnya filosofis, sosiologis dan teoritis, sehingga penyelesaian persoalan agrarian yang ditawarkan tidak menjauh dari keadilan masyarakat. Tidak hanya solusi perubahan peraturan, penulis banyak memberikan rambu-rambu pelaksana undang-undang (termasuk hakim) agar tidak keluar dari konstitusi dan amanat Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
650 # 4 $a Hukum Agraria
990 # # $a 26658/MKRI-P/XII-2021
990 # # $a 26658/MKRI-P/XII-2021
990 # # $a 26658/MKRI-P/XII-2021
990 # # $a 26659/MKRI-P/XII-2021
990 # # $a 26659/MKRI-P/XII-2021
990 # # $a 26659/MKRI-P/XII-2021
Content Unduh katalog