Cite This        Tampung        Export Record
Judul Konsep pelaksanaan keputusan tata usaha negara : penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara oleh pengadilan tata usaha negara / Asmuni
Pengarang Asmuni
EDISI Cet. 1
Penerbitan Malang : Setara Press, 2017
Deskripsi Fisik xii, 190 hlm. ;23 cm
ISBN 978-602-1642-97-9
Subjek Peradilan tata usaha negara - Indonesia
Abstrak Dalam konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terdapat salah satu asas bahwa sebuah KTUN selalu dianggap sah. Hal ini berakibat meski putusan tengah disengketakan atau digugat, tetap saja tidak menunda pelaksanaannya. Buku ini menjawab tiga permasalahan utama yang berakar dari permasalahan tersebut, yaitu pertama, akibat hukum dari dikabulkannya permohonan penundaan pelaksanaan KTUN dikaji dari perspektif filosofis, teoritis ilmu hukum dan perspektif normatif; kedua, mekanisme penundaan keputusan KTUN; dan ketiga, instrumen hukum yang seharusnya digunakan hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengabulkan atau menolak permohonan penundaan pelaksanaan KTUN.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000026842 342.059 8 ASM k Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000010431
005 20220124030420
007 ta
008 220124################g##########0#ind##
020 # # $a 978-602-1642-97-9
035 # # $a 0010-0122000165
082 # # $a 342.059 8
084 # # $a 342.059 8 ASM k
100 0 # $a Asmuni
245 1 # $a Konsep pelaksanaan keputusan tata usaha negara : $b penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara oleh pengadilan tata usaha negara /$c Asmuni
250 # # $a Cet. 1
260 # # $a Malang :$b Setara Press,$c 2017
300 # # $a xii, 190 hlm. ; $c 23 cm
520 # # $a Dalam konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terdapat salah satu asas bahwa sebuah KTUN selalu dianggap sah. Hal ini berakibat meski putusan tengah disengketakan atau digugat, tetap saja tidak menunda pelaksanaannya. Buku ini menjawab tiga permasalahan utama yang berakar dari permasalahan tersebut, yaitu pertama, akibat hukum dari dikabulkannya permohonan penundaan pelaksanaan KTUN dikaji dari perspektif filosofis, teoritis ilmu hukum dan perspektif normatif; kedua, mekanisme penundaan keputusan KTUN; dan ketiga, instrumen hukum yang seharusnya digunakan hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengabulkan atau menolak permohonan penundaan pelaksanaan KTUN.
650 # 4 $a Peradilan tata usaha negara - Indonesia
990 # # $a 26842/MKRI-P/XII-2021
990 # # $a 26842/MKRI-P/XII-2021
Content Unduh katalog