Cite This        Tampung        Export Record
Judul Katastropi Hukum & Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia / H.F. Abraham Amos
Pengarang H.F. Abraham Amos
Penerbitan Jakarta : Rajawali Pers, 2007
Deskripsi Fisik xlviii, 598 hlm ;21 cm
ISBN 978-979-769-114-1
Subjek Hukum--Indonesia
Abstrak Buku ini merupakan jawaban penulis atas pertanyaan dari para pembaca terutama untuk mempertegas definisi, fungsi, dan validitas kegunaan Legal Aggregate Theory yang dirumuskan dalam buku kedua penulis yang berjudul Sistem Ketatanegaraan Indonesia dengan tujuan memperjelas kasus Soeharto dan status hukum yang wajib ditetapkan oleh otoritas preliabel dan exofficio yang menjadi wewenang legislatif dan eksekutif
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000021368 346.02 AMO k Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000021369 346.02 AMO k Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000021370 346.02 AMO k Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000021371 346.02 AMO k Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000010704
005 20221125090858
007 ta
008 221125################g##########0#ind##
020 # # $a 978-979-769-114-1
035 # # $a 0010-1122000046
082 # # $a 346.02
084 # # $a 346.02 AMO k
100 0 # $a H.F. Abraham Amos
245 1 # $a Katastropi Hukum & Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia /$c H.F. Abraham Amos
260 # # $a Jakarta :$b Rajawali Pers,$c 2007
300 # # $a xlviii, 598 hlm ; $c 21 cm
520 # # $a Buku ini merupakan jawaban penulis atas pertanyaan dari para pembaca terutama untuk mempertegas definisi, fungsi, dan validitas kegunaan Legal Aggregate Theory yang dirumuskan dalam buku kedua penulis yang berjudul Sistem Ketatanegaraan Indonesia dengan tujuan memperjelas kasus Soeharto dan status hukum yang wajib ditetapkan oleh otoritas preliabel dan exofficio yang menjadi wewenang legislatif dan eksekutif
650 # 4 $a Hukum--Indonesia
990 # # $a 21368/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21369/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21370/MKRI-P/XI-2011
990 # # $a 21371/MKRI-P/XI-2011
Content Unduh katalog