![](../uploaded_files/sampul_koleksi/original/Monograf/11138.jpg)
Judul | Politik Hukum Kewarganegaraan Ganda / Suryo Gilang Romadlon |
Pengarang | Suryo Gilang Romadlon |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2023 |
Deskripsi Fisik | 175 hlm. :Ilustrasi ;23 cmHal. 175-187 |
ISBN | 9786230802911 |
Subjek | Hukum dan politik |
Abstrak | Problematika kewarganegaraan saat ini menjadi issue menarik yang seringkali dibahas di tengah-tengah masyarakat. Perdebatan mengenai kewarganegaraan seringkali memunculkan ide-ide baru, baik jika dikaji melalui perspektif kebijakan atau bahkan dari sudut pandang hukum. Di antara beberapa isu faktual terkait kewarganegaraan, wacana terkait penerapan asas kewarganegaraan ganda di Indonesia menjadi salah satu isu yang terus menerus didalami. Mulai dari ranah eksekutif, legislatif sampai juga bagaimana cabang kekuasaan yudikatif menilai permasalahan ini. Buku ini telah memberikan gambaran secara komprehensif terkait dengan pembahasan persoalan kewarganegaraan ganda di Indonesia. Perspektif yang digunakan yaitu pendekatan Politik Hukum dan juga Hak Asasi Manusia. Dalam buku ini dapat dilihat jelas bagaimana Politik Hukum yang berkembang terkait dengan penerapan asas kewarganegaraan ganda di Indonesia. Politik Hukum dimaksud berupa Politik Hukum Ideal yang didasari Pancasila, Politik Hukum Konstitusional yang didasari UUD 1945 serta Politik Hukum Instrumental yang berupa UU Kewarganegaraan . Selain itu dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia, kita dapat melihat bagaimanakah hak berkewarganegaraan bagi seseorang apakah pengaturannya sudah sejalan dengan kaidah-kaidah hak asasi manusia, khususnya hak asasi manusia secara partikular yang dipahami bersama di Indonesia. Sebagai pelengkap, Penulis juga menyajikan data berupa kajian perbandingan dengan beberapa negara dalam menerapkan asas kewarganegaraannya, khususnya bagaimana negara-negara lain memandang persoalan kewarganegaraan ganda ini dari hukumnya masing-masing. Akhirnya penulis mencoba untuk mengajukan ide penerapan asas kewarganegaraan ganda di Indonesia dengan segala kekhasan karakter Indonesia dengan tetap melakukan kalkulasi kelebihan kekurangan dari menerapkan asas kewarganegaraan ganda tersebut. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000027390 | 323.6 SUR p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000011057 | ||
005 | 20240722082631 | ||
007 | ta | ||
008 | 240722################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9786230802911 |
035 | # | # | $a 0010-0724000003 |
082 | # | # | $a 323.6 |
084 | # | # | $a 323.6 SUR p |
100 | 0 | # | $a Suryo Gilang Romadlon |
245 | 1 | # | $a Politik Hukum Kewarganegaraan Ganda /$c Suryo Gilang Romadlon |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Depok :$b PT. Rajagrafindo Persada,$c 2023 |
300 | # | # | $a 175 hlm. : $b Ilustrasi ; $c 23 cm$e Hal. 175-187 |
520 | # | # | $a Problematika kewarganegaraan saat ini menjadi issue menarik yang seringkali dibahas di tengah-tengah masyarakat. Perdebatan mengenai kewarganegaraan seringkali memunculkan ide-ide baru, baik jika dikaji melalui perspektif kebijakan atau bahkan dari sudut pandang hukum. Di antara beberapa isu faktual terkait kewarganegaraan, wacana terkait penerapan asas kewarganegaraan ganda di Indonesia menjadi salah satu isu yang terus menerus didalami. Mulai dari ranah eksekutif, legislatif sampai juga bagaimana cabang kekuasaan yudikatif menilai permasalahan ini. Buku ini telah memberikan gambaran secara komprehensif terkait dengan pembahasan persoalan kewarganegaraan ganda di Indonesia. Perspektif yang digunakan yaitu pendekatan Politik Hukum dan juga Hak Asasi Manusia. Dalam buku ini dapat dilihat jelas bagaimana Politik Hukum yang berkembang terkait dengan penerapan asas kewarganegaraan ganda di Indonesia. Politik Hukum dimaksud berupa Politik Hukum Ideal yang didasari Pancasila, Politik Hukum Konstitusional yang didasari UUD 1945 serta Politik Hukum Instrumental yang berupa UU Kewarganegaraan . Selain itu dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia, kita dapat melihat bagaimanakah hak berkewarganegaraan bagi seseorang apakah pengaturannya sudah sejalan dengan kaidah-kaidah hak asasi manusia, khususnya hak asasi manusia secara partikular yang dipahami bersama di Indonesia. Sebagai pelengkap, Penulis juga menyajikan data berupa kajian perbandingan dengan beberapa negara dalam menerapkan asas kewarganegaraannya, khususnya bagaimana negara-negara lain memandang persoalan kewarganegaraan ganda ini dari hukumnya masing-masing. Akhirnya penulis mencoba untuk mengajukan ide penerapan asas kewarganegaraan ganda di Indonesia dengan segala kekhasan karakter Indonesia dengan tetap melakukan kalkulasi kelebihan kekurangan dari menerapkan asas kewarganegaraan ganda tersebut. |
650 | # | 4 | $a Hukum dan politik |
990 | # | # | $a 27390/MKRI-P/I-2024 |
Content Unduh katalog