Cite This        Tampung        Export Record
Judul Tinjauan Ilmu Hukum Tentang : Keabsahan Kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa Pasca Putusan MA / Andi Najm Fuadi, et.al
Pengarang Tinjauan Ilmu Hukum Tentang : Keabsahan Kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa Pasca Putusan MA
EDISI Cet .1.
Penerbitan Jakarta : Lakumham DPPPKB, 2006
Deskripsi Fisik XIV, 310 p. ; 20 cm ;20 cm
ISBN 1290
Subjek 1. Hukum-Partai Politik
Abstrak Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Persoalannya adalah seringkali tekanan penegakkan hukum hanya tertuju kearah bawah. Kelemahan paling mencolok terjadi ketika pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyampaikan pemberitahuan resmi isi Putusan Mahkamah Agung RI No.1896 K/PDT/2005 (yang memenangkan Prof. Dr. Alwi Shihab.Padahal semua pihak sudah tahu dan mengerti bahwa, menurut UU, proses islah-damai itu mesti ditempuh sebelum perkaranya masuk kepengadilan. 03757
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak ada kode yang sesuai

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
0003461 347.07/(DK/T Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
00000003757 347.07 TIN Dapat dipinjam Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI Tersedia
pesan
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000001656
005 20221108090640
008 221108################|##########|#ind##
020 # # $a 1290
035 # # $a 0010-0520001656
041 $a ind
082 # # $a 347.07
084 # # $a 347.07 TIN
100 0 # $a Tinjauan Ilmu Hukum Tentang : Keabsahan Kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa Pasca Putusan MA
245 1 # $a Tinjauan Ilmu Hukum Tentang : Keabsahan Kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa Pasca Putusan MA /$c Andi Najm Fuadi, et.al
250 # # $a Cet .1.
260 # # $a Jakarta :$b Lakumham DPPPKB,$c 2006
300 # # $a XIV, 310 p. ; 20 cm ; $c 20 cm
520 # # $a Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Persoalannya adalah seringkali tekanan penegakkan hukum hanya tertuju kearah bawah. Kelemahan paling mencolok terjadi ketika pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyampaikan pemberitahuan resmi isi Putusan Mahkamah Agung RI No.1896 K/PDT/2005 (yang memenangkan Prof. Dr. Alwi Shihab.Padahal semua pihak sudah tahu dan mengerti bahwa, menurut UU, proses islah-damai itu mesti ditempuh sebelum perkaranya masuk kepengadilan. 03757
650 4 $a 1. Hukum-Partai Politik
990 # # $a 01277/MKRI-P/VI-2007
990 # # $a 01277/MKRI-P/VI-2007
990 # # $a 03757/MKRI-P/V-2006
990 # # $a 03757/MKRI-P/V-2006
Content Unduh katalog